Portal Pengadaan Nasional

Telah terbit Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (75% nilai pengadaan K/L dan 40% nilai pengadaan Daerah yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat).

Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia

Cari paket lelang

No	Provinsi	Jumlah Paket	Jumlah Paket Eproc	Jumlah Paket Non-Eproc	Total HPS
1	Aceh	1	1	0	317 jt
2	Bali	36	26	10	56,8 M
3	Banten	5	4	1	1,4 M
4	Bengkulu	3	3	0	8,3 M
5	DI Yogyakarta	11	9	2	3,8 M
6	DKI Jakarta	965	495	470	4,7 T
7	Gorontalo	34	1	33	16,9 M
8	Jambi	4	2	2	2,1 M
9	Jawa Barat	84	66	18	196,1 M
10	Jawa Tengah	197	47	150	93,6 M
11	Jawa Timur	135	97	38	253 M
12	Kalimantan Barat	12	0	12	163,5 M
13	Kalimantan Selatan	17	14	3	49,2 M
14	Kalimantan Tengah	90	88	2	68,8 M
15	Kalimantan Timur	115	93	22	835,5 M
16	Kep. Bangka Belitung	5	5	0	1,1 M
17	Kepulauan Riau	11	10	1	45,1 M
18	Lampung	12	5	7	4,4 M
19	Maluku	0	0	0	0 jt
20	Maluku Utara	0	0	0	0 jt
21	Nusa Tenggara Barat	1	0	1	106,4 jt
22	Nusa Tenggara Timur	7	0	7	3 M
23	Papua	10	2	8	6 M
24	Papua Barat	0	0	0	0 jt
25	Riau	38	31	7	209,6 M
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0 jt
27	Sulawesi Selatan	77	12	65	39,9 M
28	Sulawesi Tengah	16	10	6	26,8 M
29	Sulawesi Tenggara	3	3	0	2 M
30	Sulawesi Utara	126	0	126	29,3 M
31	Sumatera Barat	28	21	7	35,2 M
32	Sumatera Selatan	88	79	9	109,5 M
33	Sumatera Utara	12	6	6	20,1 M

Cari paket lelang

LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat di sini.

Pengumuman

02-01-2012
Sambutan Akhir Tahun 2011 Direktur E-Procurement LKPP
04-03-2011
Perka LKPP tentang Tata Cara e-Tendering
04-03-2011
Modul PB/J Pemerintah (Perpres 54/2010)

Lihat semua

Rencana Pengadaan

Lihat semua